Contoh Pembangunan Desa di Negara Lain

Afrika Selatan.

Belajar dari pengalaman Afrika Selatan dalam mengurangi jumlah kemiskinan. Journal Of Theoritical Politics pertengahan tahun 1996 mempublikasikan konsep permberdayaan ekonomi rakyat di Afrika Selatan yang dikenal dengan Reconstruction Development Programmes (RDP). RDP merupakan kebijaksanaan utama pemerintahan kesatuan nasional (GNU) dari Kongres Nasional Afrika (ANC) yang di publikasi sebagai manisfesto pemilu Afrika Selatan. Secara umum RDP merupakan program yang integral yang saling berhubungan dengan frameworksosio-ekonomi. Program ini berusaha untuk mengintegralkan pembangunan, rekontruksi, redistribusi, dan rekonsiliasi kedalam satu kesatuan program. Program ini mencoba memeneuhi kebutuhan dasar dan membuka peluang kepada potensi ekonomi dan manusia di desa dan di kota yang sebelumnya ditekan. Ia bermaksud sebagai visi fundamental dalam transformasi masyarakat Afrika Selatan. Lima kunci RDP adalah dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sumber daya manusia; pembangunan ekonomi; demokrtisasi negara dan rakyat; dan implementasi RDP. Ada enam prinsip dasar dari RDP; integral dan berkelanjutan; prosesnya dimotori oleh manusia; perdamaian dan keamanan untuk semua; pembangunan bangsa; pembangunan berhubungan lannsung dengan rekontruksi; dan demokratisasi. Cita-cita RDP adalah untuk membasmi kemiskinan melalui perencanaan Marshal di Eropah Barat setelah Perang Dunia II. Untuk menerapkan RDP pemerintah harus komit untuk melakukan transformasi pemerintahlah yang melaksanakannya. Untuk itu pemerintah

1. membuat kantor dari desa yang terpencil hingga ke departemen yang terbesar.
2. Di level nasional, kementerian RDP dibawah kementerian non portofolio yang berada dibawah kantor kepresidenan.
3. Pemerintahan nasional bersama-sama pemerintah provinsi dan pemerintah lokal merumuskan objektif dan RDP serta fasilitas agar bisa diimplemtasikan pada level provinsi dan lokal.
4. RDP diimplemtasikan melalui garis program nasional, provinsi dan lokal.
5. Kantor RDP bukan bertindak sebagai agen pelaksana, tetapi untuk merespon agar terciptatanya menejemen yang efektif dalam prosesnya. Kantor RDP memusatkan perhatian pada perubahan instrumen strategis ddidalam kantor kepresidenan.
6. Struktur yang digunakan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi RDP adalah Komitte Kabinet Khusus RDP; Komette Pusat di RDP; Stranding Komiite di RDP, Forum antar pemerintahan; Forum menteri antar depertemen.
7. Sumber dana RDP adalah dari pemerintah melalui parlemen, bantuan dari dalam dan luar negeri, dana investasi di bank, penjualan asset negara, sumber dari pajak dan restribusi, dan dana pemerintah lokal.
8. Untuk partisipasi dan konsultasi dibentuk forum konsultasi dan partisipasi ditahap lokal, melalui pelembagaan resmi dan NGO sebagai sumber informasi.

Dalam dua tahun, melalaui program ini pemerintah telah berhasil menekan hampir 50% kemiskinan di Afrika Selatan dalam waktu yang mencapai lima tahun.

 

Malaysia,

Langkah penting diambil Malasyia adalah

1. Dengan kuota pekerjaan berdasarkan etnik, akibatnya dahulu orang Melayu banyak yang menganggur kini menurun dibawah kadar pengangguran umum.
2. Selain itu pemerintah melakukan kebijakan penglibatan orang Melayu dalam kelas pekerja, menambah penglibatan orang Melayu pada peringkat supervisi dan organisasi,
3. memberi peluang pendidikan tinggi dimana anak Melayu diberi biaya pendidikan hingga S-1 bahkan bagi yang cemerlang di kirim ke luar negeri.
4. Langkah terpenting lain adalah peningkatan jumlah kapitalisme Melayu dengan memberi kemudahan berusaha bagi bumi putra dan pembentukan 100 perusahaan negara setiap tahunnya.
5. Di level desa pemerintah memberi subsidi besar-besaran disemua bidang kehidupan. Pemerintah memberi subsidi harga kepada orang Melayu yang ingin berbelanja di kedai-kedai yang didirikan oleh pemerintah di desa-desa. Pendirian kedai-kedai ini dimaksudkan untuk memutuskan matarantai tengkulak, disamping semua anak desa disekolah dengan biaya pemerintah.
6. Selain itu pemerintah menaikkan harga produk pertanian, pendidikan, penyediaan peluang kerja, dan pemberian tanah bagi yang tidak punya tanah. (Jomo 1988).
7. Pemerintah mendirikan RIDA (Lembaga Kemajuan Perusahaan dan Kampung) yang kemudian diganti menjadi MARA (Majlis Amanah Rakyat) diikuti pendirian Bank Bumiputra Malaysia Berhad, sebagai lembaga keuangan untuk membantu keuangan kapitalisme Melayu. Rida atau Mara adalah lembaga yang dibentuk untuk kemajuan perdagangan dan industrialisasi Melayu. (Jomo 1988).
8. Setiap perusahaan asing yang beroperasi di Malaysia diwajibkan memasukkan saham untuk orang Melayu sebesar 30% untuk tahap awal melalui amanah saham bumi putra.

Hasilnya dapat dirasakan, dimana pada tahun 1996 di Semenanjung Malaysia mengalami kekurangan tetanga kerja. Begitu juga semua penduduk usia muda di desa pergi ke kota karena mereka merupakan profesional di perusahaan-perusahaan yang dibangun di kota.

Lahan-lahan pertanian di pedesaan tidak ada yang mengerjakannya, sebab memang tanah di desa tidak diambil oleh industri. Melihat kondisi ini pemerintah Malaysia merumuskan kembali apa yang disebut dengan kapitalisasi pedesaaan, dimana lahan pedesaan dikembanngkan menjadi produksi pasar yang dikelola oleh perusahaan desa yang sahamnya dimiliki oleh seluruh penduduk yang mempunyai tanah, dan pekerjanya diambil dari pendatang. Jika sebuah desa merupakan penghasil padi, maka perusahaan desa memproduksi padi secara moden, orang-orang desa hanya memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut.

Posted in: Pemerintahan