Bagaimana Proses Penyelenggaraan APBDes ?

Dalam penyusunan APBDes ada beberapa hal yang harus kita lalui, jika ingin hasil APBDes kita bagus, sesuai dengan aspirasi masyarakat, Sehingga hasilnya pun insya Allah bermanfaat buat masyarakat banyak.

Pemerintah desa hanyalah sebagai pelaksana kebijakan yang sudah disepakati oleh BPD dan juga masyarakat. Bagaimana cara penyelenggaraan APBDes ?, anda simak materi di bawah ini :

Read More

Contoh laporan keuangan desa atau SPJ terbaru tahun ini

Hello pejuang desa ! Gimana kabarnya ! Tahun 2015 dah dekat nih, tinggal menghitung jari. Dah siapkan anda dengan laporan keuangan desa atau umumnya dikenal SPJ tahunan Desa anda ? Mungkin sebagian sudah sebagian lagi belum, Desa gua aja lagi sibuk-sibuknya nih bikin laporan keuangan. 

Biar Bapak-bapak atau Ibu-ibu kagak bingung, gua share nih hasil pelatihan teman, dah digodok habis-habisan supaya mahir bikin laporan keuangan desa di Kota Malang kemarin. Buat bapak atau ibu yang ingin referensi bisa pelajari materi ini. Tentunya materi ini cuma buat referensi Bapak/Ibu saja, kalau mau penyesuaian yah silahkan diganti.

OK, silahkan disimak simulasi laporan keuangan desa, pelan-pelan sambil minum kopi, sruuuup gitu lho ! atau kalau dah nggak sabar silahkan download disini atau untuk File Simulasi Penatausahaan Keuangan Desa Silahkan download disini. Semoga bermanfaat !

Read More

Contoh SPJ Bulanan APBDes 2014

Anda bingung mau membuat SPJ Bulanan APBDes  Desa anda, coba anda lihat contoh di bawah ini sebagai referensi bagaimana anda menyajikan sebuah informasi laporan bulanan kepada masyarakat anda atau pihak yang terkait.

Ini hanyalah sebuah contoh bisa anda kembangkan dan sesuaikan dengan kondisi riil anda. Semoga contoh SPJ Bulanan APBDes ini bermanfaat buat anda.

Berikut ini contohnya :

Contoh SPJ Bulanan by brilliant76

Read More

Membangun Jaringan Hubungan Kerja antar Desa

 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa dipisahkan dari komunitasnya serta tiap-tiap orang didunia ini tak ada yang bisa berdiri dengan sendiri lakukan semua kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. dengan alamiah, manusia lakukan hubungan dengan lingkungannya, baik sesama manusia ataupun dengan makhluk hidup yang lain. oleh dikarenakan itu, di antara kunci sukses satu aktivitas yaitu sukses dalam kerja sama.

Kerja sama pada intinya tunjukkan ada kesepakatan pada dua orang atau lebih yang saling beruntung. kerja sama merupakan kegiatan berbarengan dua orang atau lebih yang dikerjakan dengan terpadu yang diarahkan pada satu target atau tujuan spesifik. namun hubungan kerja desa yaitu satu rangkaian aktivitas yang berlangsung dikarenakan ikatan resmi antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk berbarengan lakukan aktivitas usaha manfaat meraih tujuan spesifik.

Read More

Pejabat Penjilat

Suatu hari Abu Nawas diundang sultan untuk mengikuti pertemuan di istana yang para menterinya suka bermaksiat dan cenderung korup. Sebelum pertemuan laksanakan, Abu Nawas dipanggil menghadap sultan.

“Wahai Abu Nawas maukah kau aku beri tugas?” tanya Sultan. Abu Nawas menyatakan kesediaannya. “Apa hukumannya kalau kau gagal dalam melaksanakan tugas?” desak Sultan.

“Aku siap dihukum 10 kali cambukan,” ujar Abu Nawas.

Sultan pun memerintahkan para dayangnya untuk mempersiapkan pakaian ala kerajaan kepada Abu Nawas. Pertemuan dilakukan esok harinya. Abu Nawas muncul di tengah pertemuan dengan berpakaian ala kerajaan, kecuali pecinya yang kumal dan lusuh.

Read More

Hua Xi, Desa terkaya di dunia

Cukup menarik untuk diperhatikan bersama, dimana Desa Hua Xi, yang terletak di propinsi Jiang Shu, di tahun 1961 merupakan satu desa kecil, hanya 380 keluarga, 1520 orang, dan sangat terbelakang, dibawah pimpinan sekretaris Partai, Wu Renbao akhirnya sekarang menjadi satu desa termaju diseluruh Tiongkok, dengan penduduk lebih dari 30 ribu dan areal lebih dari 30 Km. Berhasil menggabungkan 16 desa disekitarnya, setiap keluarga tidak hanya mempunyai rumah berbentuk vila 400 – 600 m², tapi juga ada mobil sedan bahkan ada yang sampai 3.




Di tahun 2005 Desa Hua Xi berhasil mencapai penjualan produksi senilai lebih 30 milyar Yuan. Mereka membangun Pagoda, tugu-emas, danau, taman-internasional dan taman Petani, bahkan membangun proyek tamasya dengan 80 pemandangan alam yang indah. Selama ini telah melayani tamu-tamu dari lebih 120 negara dan daerah. Setiap tahunnya bisa menerima 1 juta orang yang ingin melihat keberhasilan desa Hua Xi.

Read More

Daftar Isi Artikel Gratis

Dengan membaca akan membuka wawasan kita, dengan membaca kita akan menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang masih belum kita tahu, dengan membaca kita akan menyadari bahwa sebenarnya banyak orang-orang pandai diluar sana, sehingga kita tidak menjadi takabur, ujub, dan banyak penyakit hati lainnya yang tumbuh subur dalam hati kita. Anda dapat mendownload file yang ada di perpustakaan kami, berisi maslah pemerintahan  dan buku-buku Islam, semuanya gratis buat anda ! semoga bermanfaat !
 
ARTIKEL TENTANG PEMERINTAHAN

1. Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik
2. Desentralisasi & Tata Pemerintahan
3. Desentralisasi dan Pemenuhan Hak-Hak ECOSOCn
4. Desentralisasi di Indonesia
5. Akuntansi Pembiayaan bagi Pemda
6. Analisa APBD Untuk DPRD
7. APBD dan Masa Depan Kita
8. Calon Perseorangan dan Proyeksi Demokrasi di Daerah
9. Calon Perseorangan Ketika Peraturan Belum Memungkinkan
10. Desentralisasi Pembangunan Desa
11. Ekonomi Rakyat (Usaha Mikro dan UKM)
12. Euforia Demokrasi Lokal
13. Evaluasi Pilkada di Kabupaten & Kota
14. Golput Dalam Pilkada
15. Good Local Goverment (GLG)
16. Grindle (Good Enough Governance Revisited)
17. Hak Asasi Manusia tanpa Dukungan Politik
18. Hak-hak atas Tanah 'Melayang' di Indonesia
19. Hukum Ekonomi Indonesia)
20. Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka
21. Hutan Desa dan Pemerintahan Desa
22. Indikator Kinerja Otonomi Daerah
23. Indonesiaku Indonesiamu
24. Inkubator Investasi Ekonomia
25. Isu-isu Kritis RUU Desa
26. Kajian hukum & kebijakan konservasi menuju desentralisasi
27. Kajian kebijakan hak masyrakat adat di Indonesia
28. Kajian rencana tindak lanjut reformasi birokrasi
29. Kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah
30. Kebijakan desentralisasi fiskal
31. Kebijakan penegmbangan wilayah di masa yg akan datang
32. Kegamangan otonomi daerah
33. Kemitraan pemerintah desa dan BPD
34. Kepala daerah tak harus punya wakil
35. Kepala Daerah tak hiraukan presiden
36. Kepres 49-2000 (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah)
37. Kerangka hukum & kebijakan tentang partisipasi masyarakat
38. Kesiapan aparatur pemerintah desa dalam otonomi daerah
38. Koalisi partai dalam Pilkada
39. Komunikasi politik untuk pendidikan
40. Konsep dan alokasi DAU
41. Konseptualisasi pembaharuan tata pemerintahan desa
42. Konsolidasi demokrasi melalui amandemen
43. Membedah reformasi desentralisasi
44. Memerangi korupsi DPRD
45. Mencari Indonesia
46. Mendagri setuju wacana desa jadi daerah otonomi
47. Meneropong jejak perjuangan legeslatif daerah
48. Menetapkan wilayah laut daerah
49. Mengantisipasi konflik sosial pemilihan Kepala Daerah
50. Mengkaji proses politik yang boros dan melelahkan
51. Mengoptimalkan kontribusi desentralisasi bagi pembangunan
52. Pelembagaan partisipasi masyarakat desa melalui pembangunan BKM
53. Pemantapan otonomi daerah menunjang pembangunan daerah
54. Strengthening Local Governance
55. Struktur ketatanegaraan RI
56. Studi Evaluasi Pemekaran
57. Suksesi jangan justru merusak
58. Tata lembaga desa dengan supra desa
59. Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam Pilkada
60. Tips mengorganisir data proyek di Pemda
61. Toleransi dalam masyarakat plural
62. Upaya mewujudkan good goverment
63. Urgensi revisi UU 32 - 2004
64. UU 08 – 2005 (Pengesahan Perpu Perubahan UU Pemerintahan Daerah)
65. UU 17 – 2007 (RPJPN)
66. UU 24 – 2007 (Penanggulangan bencana)
67. UU 24 – 2009 (Bendera, Bahasa, & Lambang Negara)
68. UU 25 – 2007 (Penanaman Modal)
69. UU 26 – 2007 (Penataan Ruang)
70. UU 32 – 2004 (Pemerintahan Daerah)
71. UU 32 – 2004 (Penjelasan UU Pemerintahan Daerah)
72. UU 32 – 2009 (Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup)
73. Warta Kebijakan
74. Warta Otonomi (Edisi ix Okt 2008)

BEBERAPA KITAB ISLAM

1. Ibnu Hajar al-Asqalani - Bulughul Maram.CHM
2. riyadhus salihin 1.zip
3. riyadhus salihin 2.zip
4. ringkasan (mukhtasar) shahih muslim 1.pdf
5. ringkasan (mukhtasar) shahih muslim 2.pdf
6. Terjemah Shahih Muslim [Buku 1].djvu
7. Terjemah Shahih Muslim [Buku 2].djvu
8. Terjemah Shahih Muslim [Buku 3].djvu
9. Terjemah Shahih Muslim [Buku 4].djvu
10. Terjemah Shahih Muslim [Buku 5].djvu
11. Terjemah Shahih Muslim [Buku 6].djvu
12. ringkasan fiqih islam 1 (bab tauhid dan ibadah).pdf
13. ringkasan fiqih islam 2 (bab fiqih alqur'an dan sunnah)(2).pdf
14. ringkasan fiqih islam 3 (bab ibadah).pdf
15. ringkasan fiqih islam 4 (bab mu'amalah).pdf
16. ringkasan fiqih islam 5 (bab ilmu waris-faraidh).pdf
17. ringkasan fiqih islam 6 (bab nikah).pdf
18. ringkasan fiqih islam 7 (bab hukum qishas dan had).pdf
19. ringkasan fiqih islam 8 (bab peradilan).pdf
20. ringkasan fiqih islam 9 (bab jihad di jalan allah).pdf

Read More

Mari Kita Perbaiki Pelayanan Publik Sekarang Juga

Semrawutnya penyelenggaraan pelayanan publik disebabkan karena prosedur layanan tidak jelas atau sengaja dibuat abu-abu sehingga menjadi area yang subur bagi tumbuhnya praktek penyelewengan. Ombudsman Republik Indonesia melaporkan tahun 2008 menerima 1.244 laporan dari masyarakat maupun hasil investigasi inisiatif Ombudsman. Laporan masyarakat yang dikirim lewat surat ada 523 buah, laporan langsung 461 buah, telepon 219 buah, internet 30 buah, dan inisiatif Ombudsman 11 buah.
Isi laporan yang disampaikan masyarakat meliputi banyak hal, paling banyak terkait dengan penundaan berlarut (41,62 prosen). Soal-soal lain yang dilaporkan meliputi tindakan sewenang-wenang (18,99 prosen), tidak menangani (12,93 prosen), bertinak tidak adil (11,72 prosen), penyimpangan prosedur (11,52 prosen), permintaan imbalan uang atau korupsi (7,27 prosen),tidak kompeten (6,06 prosen), melalaikan kewajiban (5,86 prosen), bertindak tidak layak (4,44 prosen), dan penyalahan wewenang (2,42 prosen), Lainnya soal keberpihakan nyata, persekongkolan, dan sebagainya.

Melihat data di atas, permasalahan transparansi menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lewat SK Men PAN Nomor 26 Tahun 2004, negara kita mencoba menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi berarti warga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik, sejak dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian. Dalam SK MenPAN Nomor 26 Tahun 2004 ada sepuluh tingkatan yang diharuskan menerapkan prinsip keterbukaan, yaitu:

1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Read More

Ada 6 Manfaat kopi

6 Manfaat Kopi, semua tentunya sudah tau apa itu kopi ? Kopi banyak digemari oleh jutaan umat manusia ini ternmyata memiliki manfaat yang cukup menarik bagi kesehatan selain dari kasih sayang tuhan kepada ciptaannya dalam menyediakan untuk menikmati salah satu aneka minuman yang enak. Ternyata kopi yang nikmat itu memiliki begitu banyak manfaaatnya diantaranya;

1. Mencegah penyakit saraf. Peminum kopi berkafein cenderung tidak akan mengembangkan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Kandungan antioksidan di dalam kopi akan mencegah kerusakan sel yang dihubungkan dengan Parkinson. Sedangkan kafein akan menghambat peradangan di dalam otak, yang kerap dikaitkan dengan Alzheimer.

Read More

Ternyata Efek Kopi Mempengaruhi Cara Berfikir

Banyak hal memang yang bisa mempengaruhi cara orang berfikir, salah satunya adalah efek kopi mempengaruhi otak manusia kopi. Kadang orang berfikir ada yang dalam merespon sesuatu bisa dengan cepat ataupun lambat. Repotnya yang kita alami jika sedang menghadapi orang yang berfiir lambat. Ini salah satu gejala pecandu kopi.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan psikolog Australia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa secangkir kopi ternyata juga bisa mengakibatkan perubahan sikap pada seseorang.

Penelitian itu dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Seperti dikutip dari Genius Beauty, para peneliti meminta opini dari sekelompok objek penelitian mengenai suatu hal. Setelah itu, para obyek penelitian itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tidak diberi kopi, dan yang kedua diberi kopi.

Read More

Membangun Kemandirian Desa

Sejarah peradaban masyarakat kota modern di Indonesia tidak terlepas dari adanya transisi sosial pedesaan di era 1979 melalui undang-undang no. 5 tentang pemerintahan desa, sampai dengan dikeluarkannya undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan kewenangan mengelola daerah sendiri, hingga era kontemporer. Namun, dari kurang lebih 54.000 desa di Indonesia, hanya beberapa yang mampu meningkatkan derajat kualitas hidup warganya dalam jangka panjang. Sedang selebihnya masih tertinggal baik dilihat dari aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, hingga kemampuan membangun jati diri desa itu sendiri. Dari permasalahan dan problematika seperti iniliah yang kemudian melahirkan konsep kemandirian desa.
Sebagaimana yang disadari bersama bahwa kekuatan konfigurasi besar bangsa dan negara tentunya tidak terlepas dari kekuatan dan kemandirian desa. Kemandirian ini sendiri datang dari perubahan permasalahan yang kerap dihadapi oleh masyarakat desa saat ini adalah kemunduran dalam bidang pendidikan, yang ditandai dengan menurunnya kualitas pendidikan, minimnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan, hingga berkurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan. Sehingga tak jarang orang mengasumsikan masyarakat desa adalah masyarakat yang hidup dengan tingkat pendidikannya yang sangat rendah. Dan tanpa disadari, permasalahan di bidang inilah yang merupakan pangkal dari lahirnya permasalahan-permasalahan sosial lainnya, baik dalam hal ekonomi, politik, budaya, hingga permasalahan norma-norma etika dan moral.

Read More

Optimalisasi Potensi Desa

Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur yang terkandung didalamnya baik fisiografis, sosial, ekonomi-politik, maupun kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah lain, begitu kiranya pengertian desa menurut R. Bintarto. Deifinisi ini setidaknya memberikan gambaran adanya potensi-potensi yang terkandung didalam sebuah desa. Potensi desa sendiri secara umum terbagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan nonfisik. Potensi fisik desa meliputi tanah air, iklim dan cuaca, serta flora dan faunanya. Sedangkan potensi non fisiknya meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa. Kedua potensi ini merupakan satu entitas yang tak terpisahkan dan harus terintegrasi dengan utuh untuk menciptakan kemandirian desa.
Desa yang dalam fungsinya sebagai hinterland, yakni pemasok kebutuhan pokok bagi daerah lainnya terutama perkotaan, perlu membenahi diri khususnya dalam hal pengelolaan dan optimalisasi potensi-potensi yang ada. Kebutuhan primer masyarakat kota seperti beras, gula, garam, sayuran, daging, ikan, dan lain-lainnya, tidak lain adalah produk kekayaan alam dan hasil bumi yang terdapat di pedesaan. Inilah yang seharusnya dipahami oleh masyarakat desa, bahwa jika seluruh potensi desa dioptimalkan, tentu akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lingkungan.

Read More

Kunjungi China Karena Berhasil Membangun Dari Kekuatan Desa

Desa Merdeka – Jakarta : Pansus RUU Desa dan RUU Pemda DPR dalam waktu dekat akan bertolak ke empat negara untuk studi banding. Dua pansus yang komposisi anggotanya sama itu akan dibagi menjadi empat rombongan, yang masing-masing rombongan akan mengunjungi satu negara.
Keempat negara yang dituju adalah Venezuela, Jerman, China, dan Jepang. Sementara itu,beberapa anggota Komisi I serta Komisi V DPR berangkat ke Spanyol dan Inggris. ”Untuk RUU Desa ke China dan Venezuela, saya ikut yang ke China,” beber anggota Pansus RUU Desa dan RUU Pemda Abdul Malik Haramain kemarin. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, China sebagai salah satu tujuan untuk kunjungan kerja dan objek studi banding, karena negara tersebut mampu membangun kekuatan negara dari desa.

Read More

ADD Dalam Menunjang Pembangunan Desa

Written by Ardi
 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Desa, paling sedikit 10% (sepuluh persen). Konsep ADD sendiri sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan Pemerintah Pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesign transfer keuangan pusat dengan daerah, Pemrintah pada saat itu ternyata masih melanjutkan tradisi Pemerintah sebelumnya. Ini terlihat dari masih berlakunya beragam jenis transfer keuangan yang ditujukan kepada desa, seperti Bantuan Desa (Bandes), Dana Pembangunan Desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal (IDT). Yang kemudian ini ditransformasikan melalui regulasi terbaru yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 menjadi Alokasi Dana Desa (ADD).

Read More

Cara meningkatkan kualitas SDM di Indonesia

Kita sebagai mahasiswa yang menyandang gelar calon pemimpin bangsa harus bisa mempersiapkan diri mulai dari diri sendiri sebelum kita terapkan kepada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu keluarga masyarakat kemudian bangsa dan negara.
Segala sesuatunya kita mulai dari diri sendiri, kita sebagai mahasiswa hanya bisa melakukan kewajiban sekaligus hak kita untuk belajar. Dan alangkah baiknya apabila kita bisa belajar di negeri dan menerapkan ilmunya di indonesia, karena jujur, menurut kami kualitas pendidikan indonesia dibandingkan negara-negara lain masih jauh tertinggal. Dengan cara itu, kita bisa meningkatkan taraf SDM bangsa indonesia didalam kompetisi tenaga kerja di masa globalisasi sekarang ini. Selain itu, kita juga harus bersikap lebih peduli dan kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi pada dunia sekitar kita, percuma kualitas SDM tinggi bila tidak didukung kemampuan sosialisasi yang baik. Itu tidak akan banyak berpengaruh pada bangsa dan negara kita ini.
Ada banyak contoh konkret yang bisa kita lakukan, tapi mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti displin. Disiplin waktu akan banyak menolong disaat kita mengerjakan sesuatu dalam tenggang waktu yang ditentukan, apabila kita sudah terbiasa berdisiplin tentunya deadline bukanlah suatu masalah lagi bagi kita. Disiplin dalam kuliah dan berorganisasi dapat membantu kita mendapatkan nilai yang tinggi sekaligus kualitas pendidikan yang baik. Itu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk latihan kecil untuk menghadapi dunia kerja kelak. Selain itu, kita juga harus bisa memperbaiki etika dalam bersosialisasi. Sudah disebutkan sebelumnya, SDM tanpa kemampuan sosial yang baik adalah percuma. Jadi, hal ini tentu sangat penting untuk diperbaiki, dapat dimulai dari gaya bahasa kita, penghargaan dan penghormatan kepada orang lain, baik itu kepada mereka yang lebih tua, lebih muda, maupun sebaya.

Read More

Konsep Pemberdayaan, Membantu Masyarakat Agar Bisa Menolong Diri Sendiri

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni empowerment, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (power). Bryant & White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.
Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayakan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Prijono dan Pranarka, 1996).
Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (Prijono dan Pranarka, 1996).

Read More

3 Cara Jitu Memberdayaan Masyarakat

Ada tiga cara pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan. Dikemukakan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH pada saat membuka kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di salah satu hotel di Kota Sambas, Senin (20/6) ketiga cara itu diantaranya  yang Pertama menciptakan suasana atau iklim yang memunkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Kondisi ini jelas dia berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. “Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu,” ungkapnya.

Read More