Contoh Juknis Pembentukan BPD & Perdes BPD

Akhir tahun 2012 banyak pemerintahan desa yang membutuhkan contoh atau panduan dalam pementukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dikarenakan banyak jabatan BPD yang habis masa kerjanya. Untuk itu kami mencoba mencarikan Juknis dan contoh perdes tentang BPD, semoga bisa membantu anda, silahkan di download di link : 1. Perda Kabupaten Gresik tentang BPD                               DOWNLOAD  2. Contoh Perdes tentang PBD              ...

Read More

Aliansi Desa Indonesia Berdemo, Jakarta Macet Total

[JAKARTA] Kemacetan Jakarta yang  terjadi setiap hari semakin parah pada Jumat (14/12) pagi. Sejak sekitar pukul 07.30 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto baik dari Pancoran, maupun sebaliknya lumpuh total. Kemacetan ini juga menjalar ke jalan lain yang berada di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, karena banyaknya para pengguna jalan yang mencari jalan alternatif menghindari depan Kompleks DPR.   Kemacetan ini terjadi karena puluhan ribu orang yang menamakan diri mereka Aliansi Desa Indonesia berdemonstrasi...

Read More

Kegiatan JalinKesra Propinsi warga terima 32 paket anak kambing

Cempe JalinKesra Tanggal 13 Desember 2012, warga Desa Cangaan Ujungpangkah Gresik menerima 32 paket anak kambing dari program bantuan sosial ternak kegiatan Jalinkesra penanganan RTSM Tahun 2012.  Seorang Warga mendapatkan 1 ekor jantan dan 3 ekor betina, sehingga keseluruhan yang diberikan berjumlah 128 ekor anak kambing kacang.  Pada dasarnya program itu baik untuk meningkatkan perekonomian warga, akan tetapi banyak warga yang menyikapi program tersebut kurang tepat sasaran, dikarenakan...

Read More

Contoh Pembangunan Desa di Negara Lain

Afrika Selatan. Belajar dari pengalaman Afrika Selatan dalam mengurangi jumlah kemiskinan. Journal Of Theoritical Politics pertengahan tahun 1996 mempublikasikan konsep permberdayaan ekonomi rakyat di Afrika Selatan yang dikenal dengan Reconstruction Development Programmes (RDP). RDP merupakan kebijaksanaan utama pemerintahan kesatuan nasional (GNU) dari Kongres Nasional Afrika (ANC) yang di publikasi sebagai manisfesto pemilu Afrika Selatan. Secara umum RDP merupakan program yang integral yang saling berhubungan...

Read More

Perkembangan Perundang2an Desa

Secara umum di Indonesia, desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian...

Read More

Pedesaan Berdasarkan Potensi

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi. 2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik...

Read More

2 poin dasar yg harus dipersiapkan untuk memajukan desa

1. Harus ada kelompok masyarakat yang mendedikasikan diri untuk Kemajuan Desa maksudku kelompok ini harus sadar hak warga negara kewajiban negara, memahami sistematika musrenbangdus-des-cam-kab,membangun komunikasi politik dengan lembaga desa, kecamatan,eksekutif dan legislatif dan berketrampilan advokasi (masih sedikit ada kelompok yg seperti ini)2. Lembaga Desa baik itu perangkat desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna yang menjalankan fungsi sesuai Job des-nya (Hampir semua Lembaga Desa gak produkstif relasi atar lembaga desanya)meski...

Read More

5 Masalah utama dan mendasar yang dihadapi oleh desa dengan pemerintahannya

Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sampai saat ini masih bersifat ambivalen, yakni sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi tradisional tetapi lebih banyak menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang datang dari pemerintahan supradesa. Kedudukan organisasi pemerintah desa juga bersifat ambivalen seiring ambivalensi kedudukan kesatuan masyaarakat hukumnya. Sumber keuangan desa bersifat tradisional sehingga tidak memberikan kepastian untuk dapat digunakan untuk menggerakkan roda organisasi....

Read More

Pungutan Desa

Setiap pungutan, terutama yang berwujud uang di desa harus didasari dengan adanya peraturan desa (Perdes).  Tanpa Perdes, pungutan yang ditarik pemerintah desa tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dibenarkan atau bisa dikategorikan sebagai pungutan liar. masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan sekarang ini sudah semakin kritis. Jika dikenakan pungutan tanpa adanya dasar hukum, maka pemerintah desa bisa digugat. Setidaknya bisa mengakibatkan gejolak di tingkat desa. Semuanya harus ada perdesnya. Baik itu pungutan...

Read More

Pendekatan Pembangunan Desa

Program pembangunan pedesaan telah dimulai sejak tahun 1946 yang digagas oleh Amerika dan Inggeris di India. Hampir satu abad pelaksanaan program pedesaan di dunia, di Indonesia proyek pembangunan pedesaan sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Apa yang kita rasakan hasil dari program pedesaan selama ini, yang ppaling dirasakan tentulah orang kota, para birokrat dan pengusaha bahkan multinasional. Dengan mengutip Frankel, Feder, Galti, Bennholdt Thomson, dan Goerge bahwa program-program pemodrenan pertanian yang dibiayai negara-negara...

Read More

Pembangunan berdasarkan Karakter

Untuk melakukan pembangunan desa sudah seharusnya kita lebih dahulu memahami karakter desa yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, saya berlandaskan pada karakter desa di Sumatera karena desa-desa ini lebih dekat dan saya kenal. Desa-desa di Sumatera umumnya memiliki tipologi The Line Village (Jefta Leibo, 1990) yaitu perkampungan dipinggiran sungai atau lautan dan dipinggir jalan raya. Mereka berdiam dalam satu komunitas yang berada dipinggir sungai, laut dan jalan raya tersebut sedangkan perkebunannya berada di luar kampung....

Read More

CSR

Dari hasil Musayawarah Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang sudah dillaksanakan, tidak mungkin semua usulan dapat terdanai oleh APBD pemerintah. Karena itu diharapkan proses pendanaannya (pembangunan, red) perlu melibatkan peran serta dunia usaha, khususnya beberapa perusahaan yang beroperasi. Setiap perusahaan atau dunia usaha itu memiliki kewajiban dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat, untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada mereka dalam bentuk hasil pembangunan infrastruktur yang nyata dan bertanggung...

Read More

Desa Jadi Korban

Desa dengan pemerintahannya selama ini tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek kekuasaan politik dari supra desa, maupun obyek tersedianya sumber bahan dan tenaga kerja murah bagi pengusaha. Sistem pemerintahan desa yang digunakan saat ini pada prinsipnya masih meneruskan kebijakan pemerintah zaman penjajahan Belanda yang dinamakan "indirect rule". Melalui cara ini, pemerintah Belanda dapat memerintah rakyat desa melalui kepala desa, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Disengaja...

Read More

Alokasi Dana Desa Versus PNPM

Penyakit lama peseteruan antar sektor, antar program, dan antar departeman dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat belum sembuh rupanya.   Belakangan malahan menunjukkan gejala makin akut. Perseteruan tak hanya berlangsung di pucuk-pucuk departemen di Jakarta. Tetapi sudah merembet, menjalar, dan menular hingga ke desa-desa.   Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana desa-desa dikepung oleh banyak program, oleh banyak departemen. Ironisnya, desa selalu tidak punya obat penawar. Posisinya tidak lebih dari sekedar...

Read More

Efektifitas Kinerja BPD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan...

Read More

Implementasi Fungsi BPD Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan fungsi legislasi dari BPD Desa Sereang ini, belum dilaksanakan secara efektif.   Salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga ini khususnya pelaksanaan fungsi legislasi karena minimnya pemahaman...

Read More

Perdes Masih Lemah

Masih banyaknya ditemukan peraturan desa (Perdes) yang lemah dan berlaku efektif terhadap masyarakatnya. Menurut, Agung Prayogi, dalam penyusunan peraturan Perdes bisa mengacu hukum positif tertulis atau produk hukum yang ada di Indonesia.   "Acuan pada hukum yang statusnya lebih tinggi bertujuan hukum tersebut berlaku efektif. Agar berdampak positif. Tidak hanya itu saja, Perdes yang dibuatpun harus partisipatif," ungkap praktisi hukum ini, saat bertandang ke Biro HBT, Selasa (15/2).   Lebih lanjut Agung mengatakan...

Read More

Demokrasi Desa:

Diskusi tentang demokrasi hampir selalu berkaitan dengan upaya membangun system politik nasional yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Untuk itu, selain konstitusi diperlukan institusi-institusi standar bagi pelembagaan system demokrasi seperti legislative, eksekutif, yudikatif, partai politik, pemilihan umum dan pers yang bebas. Namun demikian system demokrasi tidak bisa bekerja tanpa kemampuan Negara menegakkan supremasi hukum di satu pihak, dan kultur demokratis (dari masyarakat dan elite) di pihak lain. Persoalan terbesar...

Read More

Kelembagaan Desa

Perubahan struktur perwakilan masyarakat desa dari yang bersifat korporatis melalui LMD dan LKMD menjadi BPD yang bersifat partisipatif, memang mengubah dinamika desa, dari representasi Negara menjadi kepanjangan tangan masyarakat. Namun demikian struktur kelembagaan yang dipaksakan "seragam" secara nasional melalui UU No. 22/1999 juga cenderung meniadakan karakter desa yang amat beragam dan heterogen. Tidak mengherankan jika BPD pun akhirnya lebih menjadi representasi elite desa ketimbang representasi masyarakat. Konflik Kades versus...

Read More

Kelemahan Administrasi Desa

Ketidaksempurnaan administrasi tidak akan dipandang sebagai situasi yang suram, jika seandainya kondisi kesemrawutan administrasi pemerintahan di negara ini tidak merebak ke seluruh pelosok negeri, baik pada tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat desa. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya keinginan dari birokrasi pemerintah untuk mempertahankan status quo dan menerapkan pola otokratik dan otoriter. Peran pemerintah yang amat dominan dalam pembangunan sosial dan ekonomi membuat semuanya menjadi lebih semrawut. Semua ...

Read More

Konflik Elit Desa

Kuatnya birokrasi desa akibat pelembagaan demokrasi pasca 1965, membuka desa untuk masuknya lembaga-lembaga nasional. Proses nasionalisasi demokrasi masuk ke pedesaan mampu membawa perubahan-perubahan di pedesaan dalam dua dasawarsa terakhir. Kaitan perubahan-perubahan itu dengan proses demokratisasi tergantung pada kemampuan politik dari birokrasi, kesadaran bahwa dalam jangka panjang industrialisasi memerlukan lembaga yang demokratis, dan kekuatan sosial ekonomi yang merupakan faktor penentu terjadinya perubahan di pedesaan.Berdasarkan...

Read More

Dana Bantuan Keuangan Desa

Disalurkan melalui rekening kecamatan. Masalahnya dikarenakan tidak adanya verifikasi dilakukan oleh pihak kecamatan atas laporan pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh desa, sehingga terdapat desa yang pertanggung-jawabannya kurang dari apa yang diterimanya. Selain itu, tidak adanya rekapitulasi dari pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (DPKPA) terhadap pertanggung-jawaban bantuan keuangan kepada desa yang disampaikan oleh pihak kecamatan.   Hal tersebut dinyatakan tidak sesuaikan dengan Peraturan Menteri...

Read More

PERATURAN DESA

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk...

Read More

RUU Desa dan Peran Sipil

TANGGAL 4 Mei 1999 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dikenal sebagai UU Otonomi Daerah disahkan. Dengan demikian sudah lebih dari 10 tahun UU itu dilaksanakan. Sejumlah keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya telah terjadi, namun menyangkut keotonomian desa yang sebenarnya tercantum dalam Pasal 1 Ayat O tentang Otonomi Desa, dapat dikatakan sama sekali tidak pernah disinggung apalagi dilaksanakan.   Munculnya RUU tentang Desa nampaknya menjadi harapan baru akan adanya otonomi desa...

Read More

Desa Dipandang Sebelah Mata oleh Pemerintah

Desa adalah cikal bakal berdirinya sebuah negara, desa adalah pilar bangsa, desa adalah pondasi negeri ini, karena desa lebih dulu ada daripada Negara Republik Kesatuan Indonesia, desa diemukan pada tahun 1400 an oleh orang belanda yang bernama Herman Werner. Nama desa berasal dari bahasa urdu / sanskrit yang bersal dari kata swadesi yang artinya " tanah pusaka atau bumi leluhur ". itu sedikit sejarah tentang desa, lain kali akan kita kupas habis tentang desa, mulai desa di jaman kerajaan sampai dengan desa di jaman reformasi.   Sejak ...

Read More

Seberapa efektif alokasi dana pembangunan desa

Kandasnya usulan dana aspirasi (Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah/P4D) Rpi5 miliar per anggota DPR, rupanya tidak membuat Golkar kehilangan proposal cadangan.   Jajaran elite partai berlambang pohon beringin itu, hari-hari ini giat meyakinkan publik dan mitra koalisinya ihwal urgensi alokasi dana pembangunan sebesar Rpl miliar untuk setiap desa/kelurahan di seantero negeri. Di tataran substansi, Golkar mendengungkan gagasan besar di balik usulannya membangun Indonesia dari desa sebagai basis terendah pemerintahan...

Read More

Otonomi Desa

melaksanakan otonomi desa pada 2011, yakni ditandai pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta pengelolaan keuangan desa. Secara umum, otonomi desa dapat digambarkan sebagai kinerja pemerintah (eksekutif) di desa.   Sistem dan pola pemerintahan yang sama dengan tingkat kabupaten atau kota itu, imbuh dia sehingga seperti halnya pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota (bupati dan wali kota) maka kepala desa terpilih harus memiliki visi dan...

Read More

Desa harus dibangun dan diberdayakan.

Desa beserta pemerintahannya tidak berdaya, banyak warga miskin dan pengangguran di desa, langgengnya kelangkaan bahan baku, kuatnya jeratan rentenir, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan bagi warga desa, tiadanya modal usaha yang cukup di desa, KKN di desa, langka-nya air irigasi dan pupuk pertanian, tiadanya bibit lokal, murahnya hasil produksi pertanian, rusaknya infrastruktur di desa, terhambatnya inisiasi kreatif di Desa, dll, semua itu adalah "KEPUTUSAN POLITIK". Akan LANGGENG jika DIBIARKAN, dan akan BERUBAH jika ADA GERAKAN...

Read More

Arah Kebijakan tentang Desa

Dalam konteks kebijakan atau regulasi tentang desa, yang diperlukan bukan sebuah pengaturan yang rigid dan seragam atas pemerintahan desa, melainkan suatu panduan yang bersifat longgar, sehingga terbuka peluang bagi setiap desa untuk membangun otonomi desa berdasarkan sejarah, kultur, tradisi, dan struktur social desa. Melalui keanekaragaman format desa tersebut diharapkan akan terbentuk otonomi desa yang sesuai dengan karakter dan akar sosial-budaya masyarakat setempat.   Dengan begitu sifat dan titik-tekan UU tentang Desa...

Read More

Membangun impian sebuah desa ideal imajiner

sebenarnya yang terutama harus dilakukan bersama adalah penyamaan persepsi tentang tujuan dan kegunaan dari adanya kebijakan otonomi daerah. Ketika kita mempertanyakan mulai darimana otonomi dilaksanakan, maka yang paling utama penerapan otonomi desa. Desa yang selama ini dijadikan sapi perahan dan 'budak' terbawah dalam sebuah sistem pemerintahan ORBA yang otoriter harus diubah pemahamannya menjadi sebuah wilayah otonom yang mampu mengelola dan mengambil keputusan sendiri dalam melaksanakan pengembangan desanya, meskipun masih terkait...

Read More

Tentang RT RW

RW masuk di struktur masyarakat. Kepengurusan RW mesti orang yang sudah mengetahui lingkungan setempat agar semuanya bisa terkoordinir, bukan di luar lingkungan perumahan atau kampung RW bagian dari pelayan publik, namun secara status dan kelembagaan RW lebih bersifat sebagai unit mandiri dan tidak dibiayai ataupun dianggarkan secara khusus dan kontinu oleh APBD, dan hanya dianggarkan lewat dana hibah. RW tidak masuk dalam unsur pemerintahan. Karena unsur pemerintahan paling terbawah itu adalah kelurahan. Kelurahan adalah instansi...

Read More

Kewenangan Desa : Antara Mimpi dan Kenyataan

PP No. 72 /2005 tentang Desa ternyata dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. PP tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa. Meskipun demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari UU No. 32/2004, PP itu tidak banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam menghidupkan kembali demokrasi di desa. Garis sub ordinasi kewenangan BPD di bawah eksekutif masih dapat dilacak jejaknya dalam PP tentang desa itu, yang pada...

Read More

RPJMDes Yang Tidak Partifipatif

Dalam beberapa analisis terhadap desa yang membuat RPJMDes, menganggap bahwa perencanaan pembangunan desa masih kurang partisipatif dan masih bersifat klise semata. Dalam beberapa perencanaan masih dibuat oleh Kepala Desa sendiri maupun oleh Sekretaris desa, setelah itu baru diajukan kepada ketua BPD. Padahal melihat betapa pentingnya RPJMDes yang lebih partisipatif akan menunjang sebuah perencanaan pembangunan di desa. Dari beberapa temuan yang ditemukan di lapangan, masih adanya beberapa musrenbang desa maupun pembuatan RPJMDes...

Read More

Menanggulangi Kemiskinan Desa

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan...

Read More

Korupsi Aturan Lebih Bahaya dari Korupsi Uang

  Korupsi peraturan dipandang lebih berbahaya dibandingkan korupsi uang. Alasan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, karena begitu pelaku korupsi uang sudah dihukum, ia akan bebas dan melenggang. "Korupsi yang dilakukan sejak pembuatan peraturan membuka pintu korupsi lanjutan," kata Mahfud, di sela-sela Peluncuran dan Bedah Buku, Negeri Mafia Republik Koruptor karya Benny K Harman di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat 25 Mei 2012 mala...

Read More

Pejabat Penjilat

Suatu hari Abu Nawas diundang sultan untuk mengikuti pertemuan di istana yang para menterinya suka bermaksiat dan cenderung korup. Sebelum pertemuan laksanakan, Abu Nawas dipanggil menghadap sultan. “Wahai Abu Nawas maukah kau aku beri tugas?” tanya Sultan. Abu Nawas menyatakan kesediaannya. “Apa hukumannya kalau kau gagal dalam melaksanakan tugas?” desak Sultan. “Aku siap dihukum 10 kali cambukan,” ujar Abu Nawas. Sultan pun memerintahkan para dayangnya untuk mempersiapkan pakaian...

Read More

RUU Pemerintahan Daerah Dan RUU Desa Serap Aspirasi Isu Strategis

Wakil ketua pansus RUU tentang Desa, Khatibul Umam Wiranu mengatakan kunjungan tersebut adalah dalam rangka menyerap masukan dan aspirasi dari pejabat pemerintahan daerah, terkait UU No. 32 Tahun 2004 tentang RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Desa, untuk membahas point-point penting seperti pembentukan daerah otonom, pembagian perumusan pemerintahan, daerah berciri kepulauan, tata cara kepemilikan daerah, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, forum komunikasi atau musyawarah...

Read More

DPR Akan Perjuangkan RUU Desa Tuntas 2012 Ini

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Pimpinan Dewan akan mendorong dan memperjuangkan penuntasan RUU Desa pada tahun 2012 ini.      "Saat ini RUU Desa memang sedang dibahas oleh Pansus RUU Desa dan Sejumlah anggota dewan telah melakukan proses pelengkapan naskah serta beberapa anggota sudah melakukan Kunjungan kerja, ke tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Sumbar, dan Papua,"ujar Taufik Kurniawan saat menerima Ketua Parade Nusantara Sudir Santoso dan Ketua Umum Persatuan...

Read More

RUU Desa Berikan Jaminan Ekonomi bagi Rakyat Desa

Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi keragaman desa di tanah air dengan segala kekhususannya. "Kita menargetkan RUU ini ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini,"ujar Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko (F-PDIP) saat pertemuan Tim Pansus RUU Desa dengan civitas akademika Universitas Andalas (Unand) Padang, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (28/5), acara...

Read More

MI Muhammadiyah 5

...

Read More

Taman Pendidikan Ihyaul Ulum

...

Read More

Balai Desa Cangaan Tampak dari Utara

...

Read More

8 sapi dan 11 kambing, qurban jamaah Masjid At-TAqwa

Idul Adha Tahun 2012 kali ini merupakan tanda meningkatnya semangat warga jamaah Masjid At-Taqwa dalam beribadah untuk mendekatkan diri terhadap-Nya, terbukti tahun ini hewan qurban yang terkumpul sebanyak 8 ekor sapi dan 11 ekor kambing, meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya, walaupun pada tahun  ini jamaah disibukkan dengan pembangunan fisik Masjid yang juga sangat memerlukan sumbangan dari jamaah baik amal jariah, tenaga, maupun kosumsi harian. Mudah-mudahan semangat ibadah yang...

Read More