Pilkada: Masalah dan prospek

Hadi Soesastro membuka seminar dengan secara singkat menekankan pentingnya melihat proses Pilkada sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia. J Kristiadi sebagai moderator memulai dengan sebuah pembukaan singkat sambil memperkenalkan para pembicara. 

Progo Nurjaman, Kepala Desk Pilkada dari Departemen Dalam Negeri menyampaikan upaya-upaya pemerintah dalam menyelamatkan Pilkada. Pilkada meskipun dilaksanakan di tingkat lokal, implikasinya akan mencapai tingkat nasional juga. Setelah UU No. 32/2004 ditetapkan Oktober 2004, beberapa hal penting telah diproses. Salah satunya adalah pembentukan PP MRP bersama-sama dengan tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan PP Pilkada terlepas dari keterbatasan waktu dan pendanaan mengingat penetapan APBN dan ABPD sudah berjalan.

Read More

PERUBAHAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DAN TANTANGANNNYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA

PERUBAHAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DAN TANTANGANNNYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA

Oleh: Drs. Abdul Hakim, M.Si Endah Setyowati, S. Sos., M.Si

ABSTRAK
Betapun kecilnya perubahan di tingkat kelembagaan pasti berdampak pada perubahan dalam tugas dan fungsi organisasi. Perubahan kelembagaan di tingkat desa dengan diberlakukannya undang-undang yang baru telah mengakibatkan munculnya mekanisme baru dalam pelaksanaan tata pemerintahan desa, dan juga adanya kewenangan-kewenangan baru. Dampaknya, tidak hanya positif bagi aparatur pelaksana dan masyarakat, tetapi juga memunculkan konflik dalam hubungan antar-lembaga di desa. Muncul persepai bahwa penerapan undang-undang baru tersebut kurang maksimal karena rendahnya kualitas aparatur pelaksananya di tingkat desa. Dengan kata lain, aparatur desa dan juga masyarakatnya “belum siap” untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang diperkenalkan melalui undang-undang tersebut. Karena itu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang cocok bagi aparatur di tingkat desa.

Read More

Kemandirian Manajemen Pemerintahan Desa menuju Kemandirian Masyarakat Desa

otonomi merupakan keleluasaan untuk mengurus diri sendiri. tiada otonomi tanpa terdapatnya kewenangan yang mandiri untuk mengelola seluruh sumberdaya yang ada dengan terbaik. undang-undang no 32 th. 2004 sebagai landasan konstitusional terdapatnya otonomi area merupakan terdapatnya stimulan untuk mendelegasikan kewenangan pemerintahan yang terlalu luas dalam rencana optimalisasi sumberdaya area.
otonomi area juga bukan hanya akan membuat warna nkri jadi hilang serta jadi terlampau dominan warna daerahnya. perihal ini bertentangan dengan stimulan negara kesatuan yang udah dengan konsesus disepakati bersama-sama. akan tetapi otonomi juga bukan pembagian kekuasaan dengan merata ke area akan tetapi konsisten sebagai kepenjangan keperluan pusat.

Read More

Bagaimana Seharusnya Hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati (pasal 102 UU No. 22 tahun 1999).

Sedangkan Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas untuk menetapkan Kepala Desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa (ayat 3 pasal 95 UU No. 22 Tahun 1999) serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada Bupati agar Kepala Desa diperhentikan ( ayat 2 pasal 103 UU No. 22 Tahun 1999).

Read More

RKPD Desa Cangaan Ujungpangkah

RKP_Desa_2013

Read More

Perdes APBDES 2013 Desa Cangaan Ujungpangkah

PERDES_APBDES_2013

Read More

Rapat Pembahasan Perdes ABPDes 2013 bersama BPD Desa Cangaan

Sebagai wujud demokrasi,  baru-baru ini tepatnya hari Ahad malam Senin tanggal 28 April 2013 Pemerintah desa bersama BPD melakukan rapat membahas draf Perdes tentang APBDes tahun anggaran 2013. 

Draf tersebut sebelumnya disusun oleh pemerintah desa yang selanjutnya dibawa ke forum rapat untuk dibahas bersama BPD tentang anggaran yang akan digunakan pada tahun ini, baik tentang pendapatan maupun belanja desa.

Setelah melalui pembahasan yang cukup sengit, akhirnya baik BPD maupun pemerintah desa mendapatkan kata sepakat untuk menyetujui draf tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2013.

Read More