skip to main |
skip to sidebar
Blog Resmi Pemerintahan Desa Cangaan Ujungpangkah
- Welcome
- Tentang Kita
- Profil Desa
- Organisasi
- Produk Hukum
- Pelayanan Adminstrasi Umum
- Surat Pengantar Pengurusan KTP
- Surat Pengantar Pengurusan KK
- Surat Keterangan Pindah (Keluar)
- Surat Keterangan Kelahiran
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )
- Surat Keterangan Miskin (untuk beasiswa)
- Surat Keterangan Pengajuan Akte Kelahiran
- Surat Keterangan Kehilangan Dokumen
- Surat Keterangan Pembetulan SPPT PBB
- Surat Keterangan Miskin (berobat)
- Surat Keterangan Penduduk Sementara
- Surat Keterangan Domisili
- Surat Keterangan Usaha
- Surat Keterangan Lainnya
- Surat Permohonan Nikah
- Surat Keterangan Belum Menikah
- Surat Keterangan Kematian
- Pelayanan Perizinan
- Pelayanan Non Perizinan
- MOTIVASI
Categories
- Artikel (17)
- Berita Kegiatan Desa (34)
- Gambar (16)
- Kegiatan Pembangunan (22)
- Keputusan BPD (1)
- Keputusan Kepala Desa (1)
- Motivasi (4)
- Organisasi (6)
- Pemerintahan (69)
- Perdes (5)
- Pertanian (4)
- Peta Desa (3)
- Profil Desa (7)
- Standar Pelayanan Publik (26)
- Tips (1)
Rencana Pembangunan 2015
1. Plastar Dinding Luar Kantor Desa (ADD)
2. Skat dinding lantai atas kantor desa (BPD, PKK, Karang Taruna) (ADD)
3. Rehab Jalan Poros Desa (APBD Kab)
4. Pengerukan & pemadatan Jl Ling di RW 6 (Dana Desa)
5. Pavingisasi Jl Ling RW 5 (Dana Desa)
6. Pavingisasi JUT Segupit-Sumberan (Bagi Hasil Pajak)
7. Pembangunan drainase di RW 2 (Dana Desa)
8. Pengadaan meja dan kursi siswa MI Ihyaul Ulum dan MIM V (Dana Desa)
9. Pengadaan Kantor Kopwan dan BUMDes (Dana Desa)
10. Pengadaan kios pasar desa (Dana Desa)
2. Skat dinding lantai atas kantor desa (BPD, PKK, Karang Taruna) (ADD)
3. Rehab Jalan Poros Desa (APBD Kab)
4. Pengerukan & pemadatan Jl Ling di RW 6 (Dana Desa)
5. Pavingisasi Jl Ling RW 5 (Dana Desa)
6. Pavingisasi JUT Segupit-Sumberan (Bagi Hasil Pajak)
7. Pembangunan drainase di RW 2 (Dana Desa)
8. Pengadaan meja dan kursi siswa MI Ihyaul Ulum dan MIM V (Dana Desa)
9. Pengadaan Kantor Kopwan dan BUMDes (Dana Desa)
10. Pengadaan kios pasar desa (Dana Desa)
Share
Translate
MOTTO PELAYANAN
LIBRARY FREE DOWNLOAD
ARTIKEL TENTANG PEMERINTAHAN
1. Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik
2. Desentralisasi & Tata Pemerintahan
3. Desentralisasi dan Pemenuhan Hak-Hak ECOSOCn
4. Desentralisasi di Indonesia
5. Akuntansi Pembiayaan bagi Pemda
6. Analisa APBD Untuk DPRD
7. APBD dan Masa Depan Kita
8. Calon Perseorangan dan Proyeksi Demokrasi di Daerah
9. Calon Perseorangan Ketika Peraturan Belum Memungkinkan
10. Desentralisasi Pembangunan Desa
11. Ekonomi Rakyat (Usaha Mikro dan UKM)
12. Euforia Demokrasi Lokal
13. Evaluasi Pilkada di Kabupaten & Kota
14. Golput Dalam Pilkada
15. Good Local Goverment (GLG)
16. Grindle (Good Enough Governance Revisited)
17. Hak Asasi Manusia tanpa Dukungan Politik
18. Hak-hak atas Tanah 'Melayang' di Indonesia
19. Hukum Ekonomi Indonesia)
20. Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka
21. Hutan Desa dan Pemerintahan Desa
22. Indikator Kinerja Otonomi Daerah
23. Indonesiaku Indonesiamu
24. Inkubator Investasi Ekonomia
25. Isu-isu Kritis RUU Desa
26. Kajian hukum & kebijakan konservasi menuju desentralisasi
27. Kajian kebijakan hak masyrakat adat di Indonesia
28. Kajian rencana tindak lanjut reformasi birokrasi
29. Kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah
30. Kebijakan desentralisasi fiskal
31. Kebijakan penegmbangan wilayah di masa yg akan datang
32. Kegamangan otonomi daerah
33. Kemitraan pemerintah desa dan BPD
34. Kepala daerah tak harus punya wakil
35. Kepala Daerah tak hiraukan presiden
36. Kepres 49-2000 (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah)
37. Kerangka hukum & kebijakan tentang partisipasi masyarakat
38. Kesiapan aparatur pemerintah desa dalam otonomi daerah
38. Koalisi partai dalam Pilkada
39. Komunikasi politik untuk pendidikan
40. Konsep dan alokasi DAU
41. Konseptualisasi pembaharuan tata pemerintahan desa
42. Konsolidasi demokrasi melalui amandemen
43. Membedah reformasi desentralisasi
44. Memerangi korupsi DPRD
45. Mencari Indonesia
46. Mendagri setuju wacana desa jadi daerah otonomi
47. Meneropong jejak perjuangan legeslatif daerah
48. Menetapkan wilayah laut daerah
49. Mengantisipasi konflik sosial pemilihan Kepala Daerah
50. Mengkaji proses politik yang boros dan melelahkan
51. Mengoptimalkan kontribusi desentralisasi bagi pembangunan
52. Pelembagaan partisipasi masyarakat desa melalui pembangunan BKM
53. Pemantapan otonomi daerah menunjang pembangunan daerah
54. Strengthening Local Governance
55. Struktur ketatanegaraan RI
56. Studi Evaluasi Pemekaran
57. Suksesi jangan justru merusak
58. Tata lembaga desa dengan supra desa
59. Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam Pilkada
60. Tips mengorganisir data proyek di Pemda
61. Toleransi dalam masyarakat plural
62. Upaya mewujudkan good goverment
63. Urgensi revisi UU 32 - 2004
64. UU 08 – 2005 (Pengesahan Perpu Perubahan UU Pemerintahan Daerah)
65. UU 17 – 2007 (RPJPN)
66. UU 24 – 2007 (Penanggulangan bencana)
67. UU 24 – 2009 (Bendera, Bahasa, & Lambang Negara)
68. UU 25 – 2007 (Penanaman Modal)
69. UU 26 – 2007 (Penataan Ruang)
70. UU 32 – 2004 (Pemerintahan Daerah)
71. UU 32 – 2004 (Penjelasan UU Pemerintahan Daerah)
72. UU 32 – 2009 (Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup)
73. Warta Kebijakan
74. Warta Otonomi (Edisi ix Okt 2008)
BEBERAPA KITAB ISLAM
1. Ibnu Hajar al-Asqalani - Bulughul Maram.CHM
2. riyadhus salihin 1.zip
3. riyadhus salihin 2.zip
4. ringkasan (mukhtasar) shahih muslim 1.pdf
5. ringkasan (mukhtasar) shahih muslim 2.pdf
6. Terjemah Shahih Muslim [Buku 1].djvu
7. Terjemah Shahih Muslim [Buku 2].djvu
8. Terjemah Shahih Muslim [Buku 3].djvu
9. Terjemah Shahih Muslim [Buku 4].djvu
10. Terjemah Shahih Muslim [Buku 5].djvu
11. Terjemah Shahih Muslim [Buku 6].djvu
12. ringkasan fiqih islam 1 (bab tauhid dan ibadah).pdf
13. ringkasan fiqih islam 2 (bab fiqih alqur'an dan sunnah)(2).pdf
14. ringkasan fiqih islam 3 (bab ibadah).pdf
15. ringkasan fiqih islam 4 (bab mu'amalah).pdf
16. ringkasan fiqih islam 5 (bab ilmu waris-faraidh).pdf
17. ringkasan fiqih islam 6 (bab nikah).pdf
18. ringkasan fiqih islam 7 (bab hukum qishas dan had).pdf
19. ringkasan fiqih islam 8 (bab peradilan).pdf
20. ringkasan fiqih islam 9 (bab jihad di jalan allah).pdf
1. Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik
2. Desentralisasi & Tata Pemerintahan
3. Desentralisasi dan Pemenuhan Hak-Hak ECOSOCn
4. Desentralisasi di Indonesia
5. Akuntansi Pembiayaan bagi Pemda
6. Analisa APBD Untuk DPRD
7. APBD dan Masa Depan Kita
8. Calon Perseorangan dan Proyeksi Demokrasi di Daerah
9. Calon Perseorangan Ketika Peraturan Belum Memungkinkan
10. Desentralisasi Pembangunan Desa
11. Ekonomi Rakyat (Usaha Mikro dan UKM)
12. Euforia Demokrasi Lokal
13. Evaluasi Pilkada di Kabupaten & Kota
14. Golput Dalam Pilkada
15. Good Local Goverment (GLG)
16. Grindle (Good Enough Governance Revisited)
17. Hak Asasi Manusia tanpa Dukungan Politik
18. Hak-hak atas Tanah 'Melayang' di Indonesia
19. Hukum Ekonomi Indonesia)
20. Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka
21. Hutan Desa dan Pemerintahan Desa
22. Indikator Kinerja Otonomi Daerah
23. Indonesiaku Indonesiamu
24. Inkubator Investasi Ekonomia
25. Isu-isu Kritis RUU Desa
26. Kajian hukum & kebijakan konservasi menuju desentralisasi
27. Kajian kebijakan hak masyrakat adat di Indonesia
28. Kajian rencana tindak lanjut reformasi birokrasi
29. Kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah
30. Kebijakan desentralisasi fiskal
31. Kebijakan penegmbangan wilayah di masa yg akan datang
32. Kegamangan otonomi daerah
33. Kemitraan pemerintah desa dan BPD
34. Kepala daerah tak harus punya wakil
35. Kepala Daerah tak hiraukan presiden
36. Kepres 49-2000 (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah)
37. Kerangka hukum & kebijakan tentang partisipasi masyarakat
38. Kesiapan aparatur pemerintah desa dalam otonomi daerah
38. Koalisi partai dalam Pilkada
39. Komunikasi politik untuk pendidikan
40. Konsep dan alokasi DAU
41. Konseptualisasi pembaharuan tata pemerintahan desa
42. Konsolidasi demokrasi melalui amandemen
43. Membedah reformasi desentralisasi
44. Memerangi korupsi DPRD
45. Mencari Indonesia
46. Mendagri setuju wacana desa jadi daerah otonomi
47. Meneropong jejak perjuangan legeslatif daerah
48. Menetapkan wilayah laut daerah
49. Mengantisipasi konflik sosial pemilihan Kepala Daerah
50. Mengkaji proses politik yang boros dan melelahkan
51. Mengoptimalkan kontribusi desentralisasi bagi pembangunan
52. Pelembagaan partisipasi masyarakat desa melalui pembangunan BKM
53. Pemantapan otonomi daerah menunjang pembangunan daerah
54. Strengthening Local Governance
55. Struktur ketatanegaraan RI
56. Studi Evaluasi Pemekaran
57. Suksesi jangan justru merusak
58. Tata lembaga desa dengan supra desa
59. Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam Pilkada
60. Tips mengorganisir data proyek di Pemda
61. Toleransi dalam masyarakat plural
62. Upaya mewujudkan good goverment
63. Urgensi revisi UU 32 - 2004
64. UU 08 – 2005 (Pengesahan Perpu Perubahan UU Pemerintahan Daerah)
65. UU 17 – 2007 (RPJPN)
66. UU 24 – 2007 (Penanggulangan bencana)
67. UU 24 – 2009 (Bendera, Bahasa, & Lambang Negara)
68. UU 25 – 2007 (Penanaman Modal)
69. UU 26 – 2007 (Penataan Ruang)
70. UU 32 – 2004 (Pemerintahan Daerah)
71. UU 32 – 2004 (Penjelasan UU Pemerintahan Daerah)
72. UU 32 – 2009 (Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup)
73. Warta Kebijakan
74. Warta Otonomi (Edisi ix Okt 2008)
BEBERAPA KITAB ISLAM
1. Ibnu Hajar al-Asqalani - Bulughul Maram.CHM
2. riyadhus salihin 1.zip
3. riyadhus salihin 2.zip
4. ringkasan (mukhtasar) shahih muslim 1.pdf
5. ringkasan (mukhtasar) shahih muslim 2.pdf
6. Terjemah Shahih Muslim [Buku 1].djvu
7. Terjemah Shahih Muslim [Buku 2].djvu
8. Terjemah Shahih Muslim [Buku 3].djvu
9. Terjemah Shahih Muslim [Buku 4].djvu
10. Terjemah Shahih Muslim [Buku 5].djvu
11. Terjemah Shahih Muslim [Buku 6].djvu
12. ringkasan fiqih islam 1 (bab tauhid dan ibadah).pdf
13. ringkasan fiqih islam 2 (bab fiqih alqur'an dan sunnah)(2).pdf
14. ringkasan fiqih islam 3 (bab ibadah).pdf
15. ringkasan fiqih islam 4 (bab mu'amalah).pdf
16. ringkasan fiqih islam 5 (bab ilmu waris-faraidh).pdf
17. ringkasan fiqih islam 6 (bab nikah).pdf
18. ringkasan fiqih islam 7 (bab hukum qishas dan had).pdf
19. ringkasan fiqih islam 8 (bab peradilan).pdf
20. ringkasan fiqih islam 9 (bab jihad di jalan allah).pdf
Popular Posts
.jpg)
Blog Roll
Blog Archive
-
▼
2012
(112)
-
▼
May
(42)
- Pemdes Sekecamatan Tour ke Bali
- Pemerintah Ingin Petani Punya `Gaji` Sampingan
- Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Ke...
- PNPM MP Memberdayakan Masyarakat dan Memperdaya Ma...
- Strategi Menghadapi Krisis Energi Nasional
- Hubungan Masyarakat Desa dan Kota dengan IPTEK dan...
- Tentang Kita
- Pola Tanam Jajar Legowo Tanam Padi
- Pemulihan Ekonomi Nasional dan Tanggungjawab Daerah
- PRESIDEN SEBAGAI PEMIMPIN PEMBELAJARAN
- PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SDM DALAM PENGELOLAAN SD...
- SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT UNTUK MENINGKATKAN SU...
- STRATEGI MENINGKATKAN PELAYANAN UNTUK MEMPERTAHANK...
- Kewenangan Desa: Antara Mimpi dan Kenyataan
- Menuju Babak Baru Pemerintahan Desa
- Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?
- Cara meningkatkan kualitas SDM di Indonesia
- Konsep Pemberdayaan, Membantu Masyarakat Agar Bisa...
- 3 Cara Jitu Memberdayaan Masyarakat
- RPJMDes
- Gambar Lokasi Taman untuk Pembangunan Polindes
- Gambar Lokasi Polindes setelah diuruk
- Gambar Embung Desa
- Gambar Taman Wadon
- Sumur Taman
- Taman Desa Cangaan
- Peta desa 2
- Peta desa 1
- Peta Blok Desa Cangaan
- Gambar Balai Desa Cangaan
- Kelompok Tani ”SEKAR TANI” Desa Cangaan
- Pengurus Karangtaruna KARYA MULYA
- Susunan Tim Penggerak PKK Desa Cangaan
- Susunan LKMD Desa Cangaan
- Susunan BPD Desa Cangaan
- Struktur Organisasi Pemerintah Desa
- Visi dan Misi
- Profil Tingkat Perkembangan Desa Cangaan 2014
- Profil Potensi Umum Desa Cangaan Tahun 2014
- Keadaan Sosial
- Keadaan Umum Desa Cangaan
- Sejarah Desa Cangaan
-
▼
May
(42)
Hasil Pungutan Pajak
Baku
Copyright © 2011 PEMERINTAHAN DESA CANGAAN | Powered by Blogger
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls
0 comments:
Post a Comment