Aliansi Desa Indonesia Berdemo, Jakarta Macet Total

[JAKARTA] Kemacetan Jakarta yang  terjadi setiap hari semakin parah pada Jumat (14/12) pagi. Sejak sekitar pukul 07.30 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto baik dari Pancoran, maupun sebaliknya lumpuh total. Kemacetan ini juga menjalar ke jalan lain yang berada di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, karena banyaknya para pengguna jalan yang mencari jalan alternatif menghindari depan Kompleks DPR.  

Kemacetan ini terjadi karena puluhan ribu orang yang menamakan diri mereka Aliansi Desa Indonesia berdemonstrasi menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai desa dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar hari ini. Demonstran yang diperkirakan berjumlah sekitar 40.000 ini tertahan di depan gerbang dan membuat mereka meluber hingga ke jalan tol.  
Kompol Slamet Widodo, salah seorang anggota Polisi Lalu Lintas yang bertugas di depan Gedung Jakarta Convention Center (JCC), mengatakan, untuk para pengendara yang melalui Jalan Tol Dalam Kota dari arah Cawang dialihkan keluar Pintu Tol Semanggi untuk kemudian bersama pengguna jalan arteri dialihkan ke TVRI. "Dari situ bisa ke Patal Senayan, Slipi, atau Kebayoran Baru," katanya. 


Lebih jauh dia mengatakan, untuk pengguna Jalan Tol Dalam Kota dari Grogol dialihkan keluar pintu tol Rumah Sakit Dharmais dan menggunakan jalan arteri. Menurut dia, sebelumnya tidak ada koordinasi massa untuk menutup akses jalan tol, namun karena massa terkonsentrasi di satu titik dengan sendirinya mereka menutup jalan. Tak hanya menutup jalan, beberapa demonstran membakar kayu di dekat Pintu Tol Senayan yang mengarah ke Semanggi.  

Arus lalu lintas mulai berangsur pulih sekitar pukul 09.30 WIB, saat para demonstran yang berasal dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi), dan Relawan Pemberdayaan Desa, serta Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), dapat merangsek masuk ke area kompleks setelah gerbang DPR di sisi barat dibuka.  

Ketua Parade Nusantara, Sudir Santoso menyatakan, tidak ada rencana dari pihaknya untuk menutup akses jalan warga Jakarta. Menurut dia para demonstran merupakan aparatur negara yang bertugas di desa.  

"Beberapa kali kami aksi, tidak ada daun yang rontok, karena yang turun aksi ini bukan orang sembarang. Mereka orang-orang terpilih yang memangku jabatan di desa," kata Sudir saat ditemui di lokasi.  

Dia menegaskan, aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Desa Indonesia ini untuk meminta kepastian kepada Anggota DPR mengenai proses UU mengenai desa. "Kami ingin kepastian itu. Kapan akan selesai. Mereka sidang ini dibiayai oleh rakyat. Dan dalam aturannya, RUU hanya dibahas dalam dua kali masa sidang ditambah toleransi satu masa sidang. Ini berarti anggota DPR sendiri melanggar hukum," kata Sudir.  

Menurut Sudir, desakan disahkannya RUU ini muncul karena beberapa hal. Dikatakan, alokasi pembangunan desa diberikan pemerintah pusat tidak rasional dan adil. Penduduk desa mencapai 85 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, namun alokasi anggaran untuk pembangunan desa hanya 1,3 persen. "Terang saja desa terus identik dengan kemiskinan, terbelakang dan lainnya," tambah Sudir.  

Selain alokasi anggaran, perangkat desa merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Dari rata-rata 20 orang staf di kantor desa, hanya sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). "Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 45/2007 tentang Pengisian dan Pengangkatan Sekdes Jadi PNS berdasar UU no 32/2004 tentang pemerintah daerah. Ini menimbulkan kesenjangan. Masa dari 20 orang yang bekerja di kantor desa, hanya satu yang PNS. Apalagi para pegawai ini hanya diatur melalui peraturan desa yang tidak memiliki kekuatan dalam tata aturan perundang-undangan di Indonesia," katanya.  

Lebih jauh dikatakan Sudir, pihaknya juga mendesak Ada struktur ekonomi desa kuat. Jika di pemerintah pusat terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di tingkat provinsi ada BUMD, maka di desa seharusnya ada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). "Kami tidak ingin liar. Justru kami ingin diatur dengan jelas," tambahnya.  

Demonstrasi sejauh ini berjalan lancar. Namun beberapa kali, para demonstran yang terus mencoba merangsek masuk bersitegang dengan anggota kepolisian yang berjaga. [F-5]

Posted in: Pemerintahan